Portal PPID
Badan Pusat Statistik

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
Laporan
dan Regulasi
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia


E-FORM

Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah

Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.

Ajukan
Permohonan Informasi →
Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS

Sistem Whistleblowing BPS

Dirilis pada 01 Januari 2024Statistik Lain

Santernya slogan anti korupsi di instansi pemerintah, tak kecuali BPS, tak hanya sebatas kalimat ajakan untuk menolak korupsi. Kini, BPS telah menyediakan Whistleblowing System, suatu wadah untuk menampung laporan adanya suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS, baik di Pusat maupun di daerah.Pengaduan adalah penyampaian informasi oleh pelapor kepada BPS tentang adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan, atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh aparatur di lingkungan Badan Pusat Statistik.Pengaduan anda akan kami tindaklanjuti jika mengandung bukti-bukti yang jelas dan disertai identitas diri yang benar. Sebagai pelapor, tak perlu risau, identitas diri pelapor akan dirahasiakan. Adapun yang menjadi fokus perhatian adalah materi informasi yang dilaporkan.Sumber Pengaduan bisa berasal dari masyarakat, instansi pemerintah/lembaga negara, pegawai BPS serta laporan Kedinasan(pusat dan daerah).Adapun materi Pengaduan yang dapat dilaporkan ke Whistleblowing System antara lain :1. Pelanggaran terhadap kode etik2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan3. Pelanggaran sumpah jabatan4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS5. Pelanggaran hukum pidana6. Mal Administrasi7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan (dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat umum). Hak-hak Pelapor, Terlapor dan Pemeriksa1. Hak Pelapor    a. Perlindungan kerahasiaan identitas    b. Memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan    c. Mendapatkan informasi tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan    d. Perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan2. Hak Terlapor    a. Dapat mengajukan saksi dan alat bukti lain untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah    b. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya3. Hak Pemeriksaan    a. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan    b. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan Pelapor  mempunyai akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi dan mempunyai bukti-bukti atas tindak pelanggaran tersebut. Pelapor dapat memberikan identitas yang bisa dihubungi untuk melakukan konfirmasi ulang dan tindakan lebih lanjut. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijamin sesuai Azas Perlindungan Pelapor. Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan /atau fitnah dan bahkan dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Laporan yang masuk akan dirahasiakan dan akan ditindaklanjuti. Pengaduan yang dapat dilaporkan memuat informasi:1. Keterlibatan pegawai BPS atau orang lain yang ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BPS2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana.3. Bukti permulaan (data, dokumen, gambar, dan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya pelanggaran4. sumber keterangan yang lebih mendalamPrinsip Penaganan Pengaduan akan diselidiki kesesuaian objektivitas, relevansi, koordinasi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta Azas praduga tak bersalah Lingkup PengaduanLingkup pengaduan adalah pengaduan yang ditujukan terhadap penyelenggaraa tugas pelayanan, pembinaan dan pengelolaan administrasi dan keuangan serta etika aparatur pada satuan organisasi di lingkungan BPS. Sumber : community.bps.go.id

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Gedung 1 Lantai 1
(Kepala Biro Humas dan Hukum Badan Pusat Statistik)
Jln. Dr. Sutomo 6–8, Jakarta Pusat 10710
T. (021) 3841195,3842508,3810291-4, Ext : 1017
F. (021) 3857046
e-mail: ppid@bps.go.id

Ikuti Kami
di Media Sosial